Yusril Minta Syarat Calon Pengganti Gibran Diperiksa Ketat, Tegaskan Pengunduran Diri Wapres Tak Perlu Persetujuan MPR

MANGGISNEWS – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Yusril mengingatkan agar seluruh persyaratan calon Wakil Presiden diperiksa secara menyeluruh. Hal ini penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum dalam proses pencalonan, sebagaimana polemik yang pernah terjadi terkait pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Yusril, pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas kelengkapan administrasi. Seluruh ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pencalonan, termasuk keterlibatan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, harus menjadi perhatian.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Karena itu, mekanisme pengajuan calon pengganti Wakil Presiden tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau mengabaikan aturan yang berlaku.

“Kalau diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang terjadi pada Pak Wakil Presiden Gibran. Supaya ke depan ini tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan asal partai politik calon yang akan diajukan. Menurutnya, calon Wakil Presiden harus berasal dari partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan di dalam undang-undang MD3, dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini,” ujarnya.

Yusril menilai, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang kuat. Pemeriksaan sejak awal juga diperlukan agar keputusan politik yang diambil tidak menimbulkan sengketa atau persoalan konstitusional di kemudian hari.

Pengunduran diri tidak membutuhkan persetujuan MPR

Selain menjelaskan persyaratan calon pengganti, Yusril turut menguraikan mekanisme apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Yusril, pengunduran diri Wakil Presiden tidak harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia berpandangan bahwa pernyataan berhenti merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak memerlukan persetujuan lembaga lain.

Untuk menjelaskan pandangannya, Yusril membandingkan mekanisme tersebut dengan peristiwa pengunduran diri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pada 1998.

Ia mengaku memiliki pengalaman langsung dalam penyusunan pernyataan pengunduran diri Soeharto pada masa itu. Menurutnya, terdapat kesamaan prinsip hukum antara pernyataan berhenti yang dilakukan Soeharto dengan mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden.

“Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang, setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” kata Yusril.

Ia menjelaskan bahwa pernyataan berhenti merupakan keputusan yang berasal dari kehendak pejabat bersangkutan. Dengan demikian, keberlakuannya tidak bergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari pihak lain.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain. Karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ucapnya menambahkan.

Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa setelah pengunduran diri dinyatakan, MPR tetap memiliki peran dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.

MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan tersebut. Selanjutnya, Presiden akan diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.

Mekanisme ini, kata Yusril, telah memiliki landasan dalam ketetapan MPR serta Undang-Undang MD3. Aturan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.

Berbeda dengan pengunduran diri Soeharto

Yusril juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan mendasar antara pengunduran diri Soeharto pada 1998 dengan kemungkinan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Perbedaan tersebut terletak pada posisi jabatan yang ditinggalkan dan mekanisme konstitusional untuk mengisinya.

Dalam peristiwa 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Berdasarkan ketentuan konstitusi saat itu, posisi Presiden kemudian secara otomatis digantikan oleh Wakil Presiden yang sedang menjabat, yakni B.J. Habibie.

“Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden,” ujar Yusril.

Sementara itu, apabila jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan, tidak terdapat mekanisme penggantian secara otomatis oleh pejabat lain. Pengisian posisi tersebut harus melalui proses pemilihan di MPR.

Yusril menegaskan bahwa pemilihan calon Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

“Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU, tapi dilakukan oleh MPR sama sekali tidak melibatkan KPU,” kata Yusril.

Dengan demikian, terdapat dua tahapan penting yang perlu diperhatikan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pertama, memastikan proses pengunduran diri berjalan sesuai ketentuan hukum. Kedua, melaksanakan mekanisme pengisian jabatan melalui pemilihan di MPR berdasarkan aturan yang berlaku.

Yusril berharap seluruh proses tersebut dapat dijalankan secara tertib, transparan, dan berlandaskan konstitusi. Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan menyeluruh terhadap persyaratan calon menjadi langkah penting untuk menghindari persoalan hukum yang berpotensi muncul setelah proses pemilihan berlangsung.