KAMMI Riau Minta Presiden Prabowo Evaluasi Pencabutan Izin Konsesi PT RAPP, Soroti Nasib 170 Ribu Lapangan Kerja

MANGGISNEWS – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Riau meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan pencabutan izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Evaluasi dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Ketua KAMMI Riau, Febriansyah, menilai pencabutan izin konsesi tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut nasib ribuan pekerja, pelaku usaha lokal, serta keluarga yang selama ini menggantungkan penghasilan pada aktivitas ekonomi perusahaan tersebut.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah. Terlebih, berdasarkan data yang disampaikan pihak perusahaan, terdapat sekitar 170.000 lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas operasional PT RAPP di Riau.
“Persoalan ini bukan semata-mata soal perusahaan, tetapi menyangkut ekonomi Riau dan nasib masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan persoalan pengangguran, melemahkan ekonomi daerah, bahkan mengancam keberlangsungan pendidikan anak-anak akibat hilangnya pendapatan keluarga,” tegas Febriansyah.
Ia menegaskan, KAMMI Riau tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat pengawasan kawasan hutan, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus disertai kajian menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul.
Pemerintah juga diminta tidak hanya berorientasi pada aspek penertiban dan penegakan aturan, tetapi turut menyiapkan langkah antisipasi serta solusi konkret bagi masyarakat yang berpotensi terdampak.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak disertai perhitungan dampak dan solusi yang jelas. Hutan harus dijaga, tetapi ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, dan masa depan generasi Riau juga harus menjadi perhatian serius negara,” terang Febriansyah.
Lebih lanjut, Febriansyah menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak korporasi dalam menjaga kondisi lingkungan di Provinsi Riau. Menurutnya, kerja sama berbagai pemangku kepentingan selama ini telah berkontribusi dalam menjaga angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap minim sepanjang 2026.
Atas dasar itu, KAMMI Riau berpandangan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan perlu mempertimbangkan capaian pengendalian lingkungan sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Febriansyah juga menyatakan dukungan terhadap agenda reforma agraria. Meski demikian, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan mempertimbangkan stabilitas ekonomi daerah agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kami mendukung reforma agraria, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara perlahan dan mempertimbangkan kestabilan ekonomi Riau. Kerja sama seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun korporasi, telah berhasil menjaga minimnya kebakaran hutan dan lahan di Riau selama 2026,” tutup Febriansyah.
KAMMI Riau berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini dengan melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Dengan demikian, kepentingan pelestarian lingkungan, kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.






